Informasi P3K ASN 2020 (Berdasarkan Pengadaan 2019)

Terkait P3K ASN 2020, jika melihat jumlah di 2019 Badan Kepegawaian Negara atau BKN pun telah merilis jumlah formasi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 yang akan diterima, yakni sebanyak 254.173 orang.

Selain membuka lowongan penerimaan CPNS 2019, Pemerintah akan membuka seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau P3K/PPPK 2019.

BKN sebelumnya menyampaikan bahwa total alokasi yang diterima dalam rekrutmen CPNS 2019dan P3K/PPPK 2019adalah sebanyak lebih dari 250 ribu formasi.

Rinciannya, alokasi dalam rekrutmen CPNS 2019dan P3K/PPPK 2019,sebanyak lebih dari 46 ribu formasi untuk instansi pusat dan lebih 207 ribu untuk instansi pemerintah daerah.

  • Badan Kepegawaian Negara atau BKN pun telah merilis jumlah formasi CPNS 2019dan P3K/PPPK 2019yang akan diterima, yakni sebanyak 254.173 orang.
  • Penerimaan CPNS 2019dan P3KDigelar Serentak, Diprediksi 5,5 Juta Pelamar, 108 Lokasi Tes Disiapkan.
  • Tips Lulus Tes CPNS 2019,Baca Info CPNS 2019soal Formasi, Prediksi Peserta hingga Jenis Soal Tes

INFO CPNS 2019 Oktober Terlengkap, Mulai dari Latihan Soal hingga Materi Tes Kompetensi Dasar.

  • Yang diisi dari Pelamar Umum: 17.519.
  • Yang diisi dari Sekolah Kedinasan: 5.694.

Seleksi CPNS 2019 tidak hanya dibuka untuk pelamar umum. Ada pula sejumlah posisi yang dibuka bagi pelamar yang berasal dari sekolah kedinasan. Angka tersebut terbagi menjadi 23.212 posisi PPPK 2019 di pemerintah pusat dan 145.424 di tingkat pemerintah daerah.

Ketentuan Seleksi PPPK

PPPK 2019 dapat berasal dari eks tenaga Honorer kategori II (THK-II). Selain THK-II, kesempatan ikut seleksi PPPK juga dimiliki honorer yang bekerja di instansi pemerintahan.

Pemerintah merencanakan akan melakukan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada keempat Januari 2019, selanjutnya fase kedua akan diselenggarakan setelah Pemilu yang berlangsung pada Bulan April tahun 2019. Selain itu, pada 2019 mendatang pemerintah juga berencana membuka kembali penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat berdialog dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Menteri PANRB berharap melalui kebijakan ini para diaspora yang berada di luar negeri dapat kembali ke Indonesia dan berkesempatan untuk membangun bangsa dengan ilmu yang dimiliki. Selain itu, PPPK juga dapat menjadi tempat para honorer yang telah mengabdi kepada negara selama puluhan tahun, dengan mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki.

Mengenai eks tenaga honorer, Menteri PANB Syafruddin menegaskan, akan diprioritaskan, terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Namun demikian, bukan berarti eks tenaga honorer dapat serta merta menjadi PPPK.

“Berdasarkan PP 49/2018, mereka akan tetap melalui proses seleksi, agar memperoleh SDM yang berkualitas,” jelas Syafruddin.

Ia menyebutkan, PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), lanjut Syafruddin, rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Dalam PP itu juga disebutkan, setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS.

Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum.

Menteri PANRB Syafrddin menjelaskan, bahwa rekrutmen P3K akan dilakukan dengan sangat terbuka, karena diselenggarakan secara umum yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dengan batas usia maksimal dua tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan yang akan dilamar.

Selain itu, menurut Syafruddin, P3K diharapkan dapat merekrut tenaga profesional dengan tujuan meningkatkan SDM di Indonesia terutama yang memiliki usia di atas 35 Tahun yaitu batas usia rekrutmen CPNS.

Kepala Badan BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan bahwa teknis penyusunan kebutuhan P3K sama dengan teknis penyusunan kebutuhan CPNS, dimana instansi mengusulkan kebutuhan ke Kementerian PANRB kemudian BKN memberikan pertimbangan teknis pada Kementerian PANRB terkait kebutuhan formasi tersebut.

Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja saat mendampingi Menteri PANRB Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyatakan pada tahun 2019 rencananya akan kembali dibuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

“Rekrutmen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai, terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan dimana banyak pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada tahun 2019,”ujarnya.

Waktu Pelaksanaan Seleksi P3K dan CPNS

Di sepuluh hari akhir bulan Juni ini, pemerintah pusat belum merilis mengenai digelarnya seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II. Padahal dulu sempat terkabarkan akan digelar usai Pemilu 2019.

Terbaru, kemungkinan besar antara seleksi P3K tahap II dengan seleksi CPNS 2019 akan dilakukan secara bersamaan.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengungkapkan, untuk rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), di dalamnya P3K dan CPNS nanti, masih dibahas lagi apakah dilakukan bersamaan atau tidak.

Rencana awal, rekrutmen P3K tahap II dimulai dahulu. Namun, rencana berubah karena dibuka juga pelamar umum untuk P3K.

“Makanya digeser Oktober karena masih dibahas kira-kira formasi apa saja yang dibutuhkan pemda (pemerintah daerah) untuk menduduki posisi P3K.Yang pastinya harus tenaga fungsional,” terangnya dilansir dari jpnn.com

Dia menyebutkan, dalam rekrutmen ASN 2019 ,pelamar umum dipersilakan melamar jadi PNS maupun P3K. Aturan mainnya harus sesuai formasi jabatan dan syarat umur.

Bagi yang berumur di atas 35 tahun dipersilakan mendaftar ke P3K. Sedangkan 35 tahun ke bawah bisa melamar PNS maupun P3K.

“Kalau ada milenial yang ingin jadi P3K karena tidak ingin terikat, silakan melamar,” tegasnya.

Dalam seleksi mendatang, guru masih menjadi kebutuhan yang dominan bagi bangsa ini. Sebab, di Indonesia masih kurang ratusan ribu guru berstatus ASN.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan untuk merekrut 200 guru pada penerimaan CPNS dan P3K 2019 ini. Pengadaan guru diprioritaskan karena pengadaan tahun sebelumnya kebutuhan guru belum memenuhi kuota.

Melansir dari kompas.com, Kasubid Perencanaan dan Pengadaan ASN Badan Kepegawaian dan SDM Bangka Belitung, M Erisco Nurrahman mengatakan, formasi guru mencapai 45 persen dari total pengusulan tahun ini.

Kabupaten Bangli, Bali juga sudah mengusulkan kebutuhan CPNS dan P3K. Berdasarkan informasi, total formasi yang diusulkan untuk CPNS dan P3Kdi daerah tersebut hampir mencapai 3 ribu formasi.

“Sesuai mekanismenya, setelah mendapat surat dari Kemenpan itu, kita tindak lanjuti ke OPD untuk pendataan kebutuhan CPNS maupun PK,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris BKD-PSDM, I Ketut Mega Ada seizin Kepala BKD-PSDM, Ni Putu Koesalireni dilansir dari tribunnews.com.

Berdasarkan jumlah kebutuhan, total usulan formasi yang diajukan pada Kemenpan yakni 2856 formasi. Secara rinci, untuk CPNS berjumlah 1572 formasi, di antaranya 471 tenaga guru, 244 tenaga kesehatan, serta 857 tenaga teknis.

124 Formasi ASN-P3K Diusulkan Pemprov Kepri

Sebanyak 124 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K)diusulkan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Kepulauan Riau ke KemenPAN-RB.

“Formasi 124 CPNS dan PPPK itu sudah kami ajukan ke KemenPAN-RB bulan kemarin,” ungkap Firdaus di Tanjungpinang, Rabu (21/8/2019) sebagaimana diwartakan Antara.

Pengajuan ini merupakan tindak lanjut setelah Pemerintah Republik Indonesia kembali membuka lowongan CPNS dan PPPK tahun 2019.Menurut Firdaus, penerimaan CPNS dan PPPK ini nantinya akan disesuaikan dengan pembagian kuota 70 persen untuk CPNS dan 30 persen untuk PPPK.

Oleh karena itu dia mengharapkan, agar kuota yang telah diajukan Pemprov Kepri tersebut dapat disetujui oleh pemerintah pusat.

“Tetapi kembali lagi, kuota yang akan diterima itu tetap diputuskan oleh kementerian,” tegas Firdaus.

Ia juga menjelaskan, penerimaan CPNS dan PPPK di lingkungan pemerintah Pemprov Kepri untuk mengisi kekurangan tenaga kesehatan, pendidikan, dan teknis seperti IT dan sebagainya.

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Bima Haria Wibisana menyatakan lowongan kerja bagi CPNS 2019akan dibuka usai pelantikan Presiden Joko Widodo. Bima menyatakan pembukaan lowongan akan dibuka pada Oktober 2019,tetapi tanggal pastinya baru akan diumumkan usai pelantikan.

“Karena kan pemerintahan baru, presiden dilantik Oktober 2019,mulainya setelah pelantikan presiden,” ucap Bima kepada wartawan saat ditemui di Hotel Westin pada Rabu (21/8/2019).

Bima mengatakan, awalnya pembukaan lowongan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2019.Namun, rencana itu tidak dapat dilaksanakan karena harus menunggu pelantikan kabinet baru termasuk penentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang baru.

Ia memperkirakan pembukaan lowongan akan mundur setidaknya 10 hari. Sebab, menteri di berbagai instansi baru dapat bekerja efektif 1 minggu setelah dilantik.

“Pelantikan (presiden) tanggal 20 Oktober 2019ya pasti mundurlah. Demisioner belum ada menteri sepekan. Baru saya akan melayangkan (pembukaan lowongan) tanggal 27 Oktober 2019.Saya akan tunggu itu,” ucap Bima.

Bima menjelaskan pembukaan lowongan CPNS 2019 sudah masuk dalam APBN. Meskipun saat ini masih menunggu pelantikan, ia memastikan berbagai proses sudah dipersiapkan seawal mungkin.

Bima mengatakan pembukaan lowongan CPNS ini sebenarnya masih harus menunggu keputusan menteri PAN RB periode 2019-2024.

Dengan demikian, jika sang menteri berkehendak lain, maka pembukaan lowongan bisa saja mundur di luar Oktober 2019.Namun, ia berharap bahwa pembukaan lowongan tak sampai lewat tahun anggaran.

Buka 200 Ribu Formasi ASN & P3K Tahap 2

Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan bahwa akan membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Oktober 2019.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pelaksanaan seleksi CPNS pada Oktober 2019akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua.

Sementara itu, total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 yang mencakup 100.000 ribu formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.

Dari aspek infrastruktur seleksi, 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak, oleh karena itu beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.

Bima Haria memprediksi, kali ini peserta seleksi CPNS akan akan mencapai 5,5 juta, mengingat pada tahun sebelumnya, total pelamar mencapai 3,6 juta.

“Pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 total pelamar sebanyak 3.636.251 juta, dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791,” kata Bima dalam keterangan resmi yang diterima Tirto, Senin (30/7/2019).

Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan mengatakan, formasi P3K Tahap Pertama ini dibuka khusus bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru, Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.

Jadwal Pendaftaran CPNS dan P3K

Melalui siaran pers Badan Kepegawaian Negara (30/7/2019), Pemerintah telah mengumumkan secara resmi Jadwal Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK (P3K) Tahun 2019.

Jadwal Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK (P3K) Tahun 2019 diagendakan akan dilaksanakan dibulan Oktober 2019.Bima Haria Wibisana, Kepala BKN memprediksi peserta seleksi CPNS dan PPPK (P3K) Tahun 2019 ini akan mencapai 5,5 juta.

Kepala BKN juga menginformasikan pada pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 total pelamar mencapai 3.636.251 juta, dengan rincian jumlah pelamar di 76 instansi pusat mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi daerah sebanyak 2.189.791.

Selanjutnya formasi CPNS 2018 Provinsi Papua diberikan sebanyak 12.831 dan Provinsi Papua Barat sejumlah 6.208. Sementara untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahap Pertama sejumlah 51.293 peserta melampaui passing grade.

Prioritas guru dan dosen

Formasi P3K Tahap Pertama ini dibuka khusus bagi tenaga honorer dengan jabatan Guru , Tenaga Kesehatan, Dosen dan Tenaga Kependidikan PTN baru, serta Penyuluh Pertanian.

Untuk rencana pelaksanaan Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK (P3K) Tahun 2019 yang diagendakan Bulan Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua.

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 mencakup 100.000 ribu formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.

Sebanyak 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak, sehingga beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.

Pengganti guru pensiun

Para peserta seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan mengikuti ujian kompetensi dasar di Gedung Maria Convention Hall, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (18/10).

Dikutip dari Antaranews.com, diperkirakan sebanyak tahun ini sebanyak 200 ribu aparatur sipil negara (ASN)akan pensiun dan 52 ribu di antaranya adalah guru.

Menpan RB Syafruddin menyampaikan (31/7/2019), “(Perekrutan) CPNS tetap tenaga-tenaga yang teknis dan profesional, tetap guru, tenaga kesehatan kemudian tenaga-tenaga yang akan ditempatkan di kementerian, lembaga juga teknis profesional. Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut,” tegas Syafruddin.

Selain pertimbangan jumlah guru yang akan pensiun, tenaga medis dokter juga menjadi prioritas karena Syafruddin melihat jumlah dokter untuk puskesmas dianggap masih belum memadai.

Ia juga menyampaikan baru 75 persen puskemas yang memiliki tenaga medis. Untuk itu, perekrutan CPNS dan P3K tahun ini tetap akan fokus pada tenaga teknis profesional seperti guru dan tenaga kesehatan

No Comments

Leave a Reply